Perkembangan politik tahun 2010 di Indonesia belumlah menunjukkan terjadinya suatu perubahan yang menuju kemajuan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, pada akhir tahun 2010 ada berbagai kecenderungan yang sangat memperihatinkan dalam kancah perpolitikan nasional, terkait dengan proses demokratisasi. proses transisi demokrasi di negeri ini sudah berakhir jika dilihat dari sisi pelembagaan politik. Hampir semua lembaga politik terkait dengan demokrasi sudah ada, bahkan melebihi negara-negara demokrasi lain. Terutama media massa yang bebas di Indonesia sebagai pilar demokrasi yang sangat penting, disamping lembaga negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta partai-partai politik.
Diketahui bahwa selama sebelas tahun terakhir ini terlihat semakin berkembangnya institusi demokrasi yang belum pernah terjadi di Republik ini semenjak lahirnya. Parpol yang bermunculan secara bebas, Pemilu yang berlangsung tiga kali secara sangat demokratis (dalam ukuran internasional dan nasional), pemilu yang berjalan relatif aman bukan bearti tanpa penyimpangan-penyimpangan, dan dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang menjadi harapan terakhir bagi pencari keadilan untuk menguji (review) konstitusionalitas sebuah UU atau pasal-pasalnya. Begitu juga pembentukan berbagai Komisi independen yang beberapa diantaranya sangat diharapkan peranannya mempercepat munculnya clean government maupun good governance sebagai wujud sistem demokrasi yang efektif. KPU, KPK, KY, KPI, Komis Ombudsman, adalah beberapa di antaranya yang telah tampil dalam perkembangan politik nasional sampai sekarang ini.
jika dilihat pada 2010 ketika Pemerintahan SBY periode ke dua berusia setahun (akumulasi periode sebelumnya ditambah berarti enam tahun), beberapa setback (kemunduran) telah nyata-nyata terjadi: kegagalan menyelesaikan megaskandal Centurygate yang muncul segera setelah SBY-Boediono disumpah sebagai Presiden-Wapres terpilih, disusul dengan bermunculannya skandal-skandal hukum lainn, seperti Cicak s Buaya, kasus Susno, skandal Gayusgate, dan terakhir adalah kasusu saham KS, menjadikan Pemerintahan SBY kehilangan kepercayaan publik yang memilihnya. Begitu besar terunnya kepercayaan publik tersebut, sehingga dikhawatirkan bahwa Pemerintahan ini akan mengalami krisis keprecayaan pada tahun-tahun mendatang, apalagi jika krisis ekonomi terkait dengan harga sembako yang meroket terjadi. Perpolitikan yang stabil yang relatif dinikmati oleh Pemerintahan SBY, tampaknya sudah mulai bergeser, justru ketika parpol penguasa , PD, menciptakan lembaga koalisi resmi yang kemudian dinamakan Setgab (Skretariat Gabungan) yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie, Ketum Partai Golkar.
Setgab, yang diciptakan untuk mengoordinasikan kebijakan Pemerintah agar tidak terjadi silang sengkarit di DPR, justru menjadi biang ketidak kohesivan Pemerintaha SBY karena sifat organisasi yang lebih mirip dengan sebuah organisasi Kartel, bukan organisasi koalisi parpol. Alih-alih sebuah kohesivitas yang terjadi, justru keretakan dan letupan-;etupan ketidak puasan antar-parpol yang terjadi di dalamnya. Repotnya, Setgab gagal membatasi dinamika internal tersebut di dalam, tetapi malah sering muncul dalam wacana publik yang kemudian diperbesar melalui liputan media dan analisis para pandit dan pakar politik. Maka dampak yang langsung dirasakan oleh pemerintah SBY adalah inkoherensi proses pengambilan keputusan dan kecenderungan menunda pengambilan keputusan karena kekhawatiran akan terjadi penolakan di dalam. Kasus mbalelonya PG dan PKS dalam skandal Centurygate, menunjukkan ketidak mampuan parpol dalam koalisi Pemerintahan untuk mengatasi kepentingan sempit partai anggota. Kini, di ujung tahun 2010 keretakan yang sama terjadi lagi antara PD, Golkar, dan PKS.
Fakta menunjukkan bahwa ketidakpercayaan publik terhadap DPR yang baru setahun diangkat sangat menurun dan, bahkan, bisa dikatakan "terjun bebas." Sebab utama adalah rendahnya profesionalitas para wakil rakyat dan sangat rendahnya komitmen mereka dalam memperjuangkan aspirasi pemilih, karena lemahnya kepemimpinan dan manajemen politik parpol. Diketahui bahwa lebih dari 90% anggota Parlemen kita adalah sarjana, tetapi penampilan merka sangat jauh di bawah anggota Parelemen sebelumnya yang mungkin tidak setinggi pendidikan mereka sekarang. Kemampuan dalam melaksanankan tiga fungsi pokok DPR sangat rendah, terbukti dengan kecilnya produktivitas dalam pembentukan perundang-undangan (legislasi), lemahnya pengawasan terhadap Pemerintah, dan pemborosan anggaran yang sangat besar untuk kegiatan-kegiatan DPR yang mendapat kritik keras dari publik.
Jika ditinjau dari hubungan Diplomasi antara negara lain, Duta besar indonesia belum maksimal dalam menjalankan tugas-tugas yang terkait oleh misi-misi dari negara Indonesia seperti pada perairan ambalat yang sampai sekarang batas wilayah negara indonesia dan malaisya belum jelas, tahun sebelumnya juga tentang pulau simpadan dan ligitan yang sekarang sudah menjadi wilayah malaisya, tidak hanya itu banyaknya budaya indonesia yang diklaim oleh negara lain dsb, tapi jika dilihat dari tahun sebelumnya perkembangan politik luar negeri negara indonesia sudah cukup maju namun perlu beberapa yang harus dibenahi seperti yang tertera diatas.
jika dilihat dari pemerintah masing-masing daerah maka Politik di daerah pun, secara substantif masih tidak mengalami perubahan menuju demokratisasi yang berarti. Ini dapat ditinjau dari Korupsi anggaran Pemda, money politics dalam Pemilihan umum , berkembangnya nepotisme dan politik dinasti, adalah kabar sehari-hari yang muncul berbagai daerah. Program-program anti kemiskinan dan pengembangan ekonomi unggulan daerah nyaris tidak mampu menyetop derasnya arus perpindahan dari ekonomi pertanian dan mencari pekerjaan di luar negeri. Pembangunan infrastruktur di daerah bisa dikatakn mengalami stagnasi, termasuk di wilayah yang dekat dengan ibukota negara. Belum lagi penanganan bencana alam seperti gempa, tsunami, tanah longsor dan banjir, secara umum dapat dikatakan sangat rendah, termasuk di ibukota Jakarta. Pemerintah hasil Pemilukada yang demokratis ternyata masih belum disertai dengan kemampuan manajerial dan profesionalisme, namun masih sangat sarat dengan kepentingan politik dan politisasi.
Demokrasi sangat tergantung kepada masyarakat sipil yang aktif dan dinamis sebagi tulang punggungnya. Masyarakat sipil yang demikian, pada gilirannya juga adalah masyarakat yang menjunjung prinsip-prinsip demokrasi. Jika masyarakat sipil yang jumlahnya telah sangat besar itu ternyata malah mengalami kontaminasi oleh politik identitas, komunalisme, dan ekstremisme, maka masyarakat sipil tersebut jutru akan menjadi pemicu dari "demo crazy", bukan demokrasi. Sayang sekali bahwa gejala kontaminasi ini telah menjangkiti masyarakat Indonesia akhir-akhir ini, sebagaimana kita saksiskan dalam maraknya kekerasan politik dan pelanggaran HAm yang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat sipil itu sendiri. Negar yang masih berkutat dengan perseteruan elitnya, akhirnya cenderung melakukan pengabaian terhadap pelanggaran-pelanggaran dan konflik-konflik kekerasan dalam masyarakat yang sangat jeterogen itu. Maka, demokrasi pun lantas menjadi target cemooh dan sinisisme dan bahkan dalam kasus keistimewaan DIY tampak justru primordialisme muncul kembali sebagai alternatif!
Catatan yang cenderung kritis terhadap politik Indonesia 2010 ini tidak berarti mengajak kita menafikan capaian Reformasi dan meninggalkan demokratisasi yang sedang terancam. Justru sebaliknya, catatan kelam ini mengajak kita berfikir bahwa kondisi yang tidak ada kemajuan, atau yang bisa mendapat sebutan "bumi yang rata" (the world is flat) ini harus diubah. Harus ada penguatan kembali atau reenergizing terhadap gerakan reformasi dan demokratisasi, jika negeri ini ingin diselamatkan dari kehancuran atau minimum keterbelakangan dan keterpurukan. Pemerintah harus melakukan perubahan sistemik terhadap manajemen politik dan pemerintahan sehingga mampu untuk bergerak leih majuh intinya keberhasilan politik Negara Indonesia bergantung pada kita semua utamanya bergantung pada Sistim pemerintahan jika kita saling bekerja sama dengan baik tidak adanya korupsi, kolusi dan nepotisme dan juga perlunya dibenahi dan dikembangkan ilmu potik untuk generasi kedepan saya rasa sistem perpolitikan diIndonesia bisa maju bahkan mengalahkan sitim perpolitikan di Negara maju seperti Amerika, negara negara Eropa dll
semoga dapat terwujud
Amin,,,!!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar